LIMBOTO -GP- Peraih suara terbanyak di Pilkada Kabupaten Gorontalo, pasangan Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto akhirnya bisa bernafas lega. Menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dua pasangan calon yang mempersoalkan hasil Pilkada Kabupaten Gorontalo yaitu pasangan Tonny Junus-Daryatno Gobel dan Rustam Akili-Dicky Gobel. Putusan MK ini secara tidak langsung menegaskan kemenangan pasangan Nelson-Hendra yang diusung Golkar dan PPP tersebut.
Putusan menolak gugatan pasangan Tonny Junus-Daryatno Gobel dan Rustam Akili-Dicky Gobel ini, disampaikan sidang pembacaan putusan sela yang berlangsung di MK, kemarin (17/2). Dalam gugatannya, pasangan Tony Junus-Daryatno Gobel dan Rustam Akili-Dicky Gobel mempersoalkan sikap KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Untuk mencoret pasangan Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto. Rekomendasi Bawaslu itu diterbitkan sebelum pemungutan suara.
Dalam putusan sela yang disampaikan Hakim MK Saldi Isra kemarin, langkah KPU Kabupaten Gorontalo yang tidak langsung mengikuti rekomendasi Bawaslu merupakan bentuk kehati-hatian KPU. Seuai sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 dalam memutus pelanggaran administrasi. Sebab kata “memeriksa” yang terdapat pada Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 memberikan kesempatan kepada KPU untuk mencermati segala sesuatunya sebelum memutus.
“Dalam hal ini, rekomendasi Bawaslu tersebut benar-benar telah dipertimbangkan segala hal yang berasaskan jujur dan adil. Mahkamah berpendapat tindakan itu adalah bentuk kehati-hatian yang dilakukan Termohon,” lanjut Saldi dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi para hakim konstitusi lainnya.
MK tidak mendapatkan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap selanjutnya. Menyikapi putusan ini, pasangan Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto mengaku senang dan bersyukur dengan putusan MK tersebut.
Meski begitu pasangan Nelson-Hendra menyatakan akan tetap menjalin silaturahmi dengan tiga pasangan calon lain yang menjadi rival di Pilkada. Bahkan, Nelson-Hendra mengaku siap untuk mengadopsi beberapa program para rivalnya yang dipaparkan saat debat kandidat. Nelson-Hendra juga menyatakan akan mengunjungi para rivalnya sebelum pelantikan. Khususnya dua pasangan calon yang melayangkan gugatan ke MK yaitu pasangan Tonny Junus-Daryatno Gobel dan Rustam Akili-Dicky Gobel.
“Ucapan terima kasih kami juga kepada calon nomor 1, 3, dan 4 yang telah sama-sama berjuang serta berkontribusi untuk Pilkada 2020. Tidak ada lagi lawan, sekarang kawan dan sudahi perbedaan. Kami akan melakukan silaturahim ke mereka, kita semua saudara dan itu harus tetap terjaga,” ujar Nelson via teleconfrence sembari menambahkan beberapa program dari calon lain telah masuk dalam RPJMD yang nanti akan dijalankan pasangan Nelson-Hendra.
Sementara itu, Hendra Hemeto menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Gorontalo yang telah banyak berdoa untuk kemenangan pasangan Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto (NDH). “Ucapan terima kasih saya kepada seluruh mayarakat, tokoh adat, agama, pendukung tim NDH, terlebih kepada orang tua yang selalu mendoakan kami dalam perjuangan. Insya Allah amanah ini akan dijalan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” ucap Hendra.
Sementara itu, kuasa hukum pasangan Nelson-Hendra Mohamad Rivky Mohi menyatakan, pihaknya sejak awal sudah meyakini MK akan menolak gugatan pasangan Tonny-Daryatno serta Rustam-Dicky. Karena kedudukan hukum pemohon tidak memenuhi persyaratan terkait selisih suara yaitu maksimal dua persen dengan peraih suara terbanyak.
Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 158 UU No 10 thn 2016. “Hal ini sudah kami perkirakan sebelumnya bahwa Permohonan Pemohon yakni Pasangan Tony Yunus – Daryatno Gobel dan Rustam Akili – Dicky Gobel akan berakhir pada agenda putusan sela (dismisal proses),” ungkap Rivki. Kuasa hukum lainnya Febriyan Potale, SH, menambahkan terkait dengan dugaan TSM yang menjadi salah satu dalil pemohon secara tegas di sampaikan oleh majelis hakim MK adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan hanya merupakan asumsi semata. “Sehingga Majelis Hakim berpendapat secara keseluruhan permohonan pemohon tidak berdasar dan patut untuk di tolak dan kemenangan NDH adalah kemenangan Rakyat kabupaten Gorontalo,” tandasnya.
Pleno KPU
Menyikapi putusan ini, Plt Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Rasid Patamani mengatakan, pihaknya akan secepatnya menggelar rapat pleno penetapan Bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Gorontalo periode 2021-2025. “Alhamdulillah gugatnya ditolak, sehingga langkah selanjutnya kami akan segera mengagendakan rapat pleno, mungkin pekan depan karena saat ini kami masih di Jakarta,” ujarnya.
Rasid menambahkan, salinan putusan MK kemungkinan akan diterima oleh KPU-RI hari ini dan akan segera ditindaklanjuti KPU Kabupaten Gorontalo. Mengingat KPU hanya diberi waktu 5 hari untuk menindaklanjuti putusan MK. “Diperkirakan awal pekan depan, KPU akan segera menggelar pleno penetapan Bupati-Wakil Bupati terpilih,” jelas Rasid. (wie)
Discussion about this post