PUNCAK BOTU -GP- Rapat paripurna pengantar nota APBD 2021 di DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, kemarin (26/10), berjalan alot. Enam dari tujuh fraksi belum mau menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna itu. Padahal, penyampaian pandangan umum fraksi menjadi satu kesatuan dalam rapat paripurna tersebut. Bahkan, rapat paripurna itu diwarnai aksi Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh pejabat OPD Pemerintah Provinsi, meninggalkan ruangan saat rapat paripurna belum berakhir.
Rapat paripurna mulai alot, saat Ketua Deprov Paris Jusuf meminta persetujuan seluruh peserta rapat berkaitan susunan acara. Yang didalamnya antara lain berisi penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan ranperda APBD 2021.
Disinilah mulai muncul interupsi dari sejumlah anggota DPRD. Mayoritas fraksi-fraksi menyatakan belum siap untuk menyampaikan pandangan umum dengan alasan belum mengkaji secara mendalam atas nota pengantar APBD dari Pemerintah Provinsi. Dengan alasan, draft nota pengantar baru diterima, Sabtu (24/10). “APBD uang rakyat. Jadi harus dikaji secara mendalam. Saya bahkan baru menerima draft (nota pengantar.red) tadi pagi,” tandas anggota Deprov dari fraksi Nasdem Amanat, Adhan Dambea.
Terjadi perdebatan yang cukup panjang di antara anggota Deprov menyangkut hal ini. Hingga memaksa Gubernur Rusli Habibie angkat bicara menyikapi perdebatan yang ada. “Kami ini hanya diundang oleh DPRD. Kami diundang dari jam 10. Saya dan bapak-bapak dari Forkopimda sudah menunggu lama. Jangan kami dipertontonkan hal-hal yang belum clear di internal DPRD,” tandasnya.
Setelah Gubernur berbicara masih sempat terjadi perdebatan yang cukup alot diantara anggota DPRD. Hingga akhirnya ada kesepakatan dari seluruh peserta rapat, bahwa rapat paripurna bisa dilanjutkan dengan catatan, 6 fraksi masih menunda penyampaian pandangan umum. Dan baru fraksi Golkar yang menyampaikan pandangan umum yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Oktohari Dalanggo.
Setelah fraksi Golkar menyampaikan pandangan umum, interupsi dari anggota DPRD khususnya dari Adhan Dambea tak juga berhenti. Dia bahkan mengkhawtirkan rapat paripurna ini cacat prosedur. Karena hanya satu fraksi yang menyampaikan pandangan umum. Dia mengusulkan agar rapat paripurna diskorsing. Untuk memberikan waktu pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi membahas kelanjutan rapat paripurna terkait agenda penyampaian pandangan umum fraksi. Interupsi ini kembali memancing interupsi lain dari anggota DPRD.
Melihat situasi itu, Gubernur Rusli Habibie rupanya mulai tak betah. Hingga akhirnya Gubernur meminta untuk meninggalkan rapat paripurna karena dengan alasan masih ada pekerjaan lain. “Mohon maaf saya bersama teman-teman dari OPD lain harus meninggalkan paripurna karena masih ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan,” ujar Rusli Habibie sambil beranjak dari tempat duduk dan diikuti oleh Wakil Gubernur Idris Rahim dan seluruh pejabat OPD Pemprov.
Dalam situasi itu, Ketua Deprov Paris Jusuf menskorsing rapat paripurna sementara waktu untuk memberikan kesempatan kepada Gubernur, Wagub dan Pejabat OPD meninggalkan ruangan.
Saat rapat paripurna dibuka kembali, materi pembicaraan langsung mengarah pada kesiapan 6 fraksi untuk menyampaikan pandangan umum. 6 fraksi yang terdiri dari fraksi PDIP, Nasdem Amanat, PPP, Gerindra, PKS dan Demokrat Nurani Bangsa (DNB) menyanggupi untuk menyampaikan pada Selasa (27/10) hari ini.
“Kalau begitu maka rapat paripurna akan kita lanjutkan pada besok jam 1 siang dengan agenda penyampaian pandangan dari 6 fraksi yang belum sampaikan pandangan umum,” tegas Ketua Deprov Paris Jusuf sebelum mengetok palu menskorsing kembali jalannya rapat paripurna.
Personil fraksi PPP AW Thalib saat diwawancarai usai rapat paripurna menyatakan, meski penyampaian pandangan umum fraksi dilakukan pada waktu yang terpisah, hal itu tidak cacat prosedur. Karena memang dalam tata tertib DPRD hanya mengatur urutan acara rapat paripurna penyampaian nota pengantar. Yang didalamnya adalah penyampaian penjelasan Gubernur, pemandangan umum fraksi dan tanggapan serta jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi. “Ini tidak masalah. Cuma kan ini terlihat tidak seperti biasanya atau sebelumnya. Yang semua urutan acara itu berlangsung dalam satu kali rapat paripurna,” ujar AW Thalib.
Sementara itu, anggota fraksi Nasdem Amanat Adhan Dambea menyatakan, sikap 6 fraksi yang belum mau menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna kemarin, jangan ditafsirkan sebagai upaya untuk memperlambat atau menunda-nunda pembahasan APBD 2021. Sikap itu semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian anggota DPRD dalam membahas APBD yang menjadi uang rakyat. “Kita tidak mau terburu-buru membahasnya. Karena ini adalah uang rakyat, kita harus teliti dan pastikan betul alokasi anggaran benar-benar menyentuh dan menyasar kepentingan rakyat,” tandas Adhan Dambea. (rmb)
Discussion about this post