Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Gorontalo kembali menjadi perhatian dalam pelaksanaan Treasury Strategic Forum 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan penganugerahan Treasury Awards 2025 ini menjadi momentum evaluasi kinerja fiskal daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas belanja negara agar lebih berdampak bagi masyarakat.
Kepala Kanwil DJPb Gorontalo, Adnan Wimbyarto, menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan.
“APBN bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026)
Berdasarkan evaluasi tahun 2025, realisasi pendapatan negara di Gorontalo mencapai Rp1,34 triliun atau 89,94 persen dari target. Sementara belanja negara terealisasi Rp10,67 triliun atau 97,16 persen dari pagu anggaran.
Namun demikian, terdapat dinamika yang perlu diperhatikan. Penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 9,74 persen secara tahunan, di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru tumbuh 19,38 persen, mencerminkan adanya optimalisasi sumber pendapatan alternatif.
Dari sisi belanja, realisasi juga mengalami kontraksi, khususnya pada belanja kementerian/lembaga. Meski begitu, alokasi anggaran tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Adnan menambahkan, ke depan kualitas belanja akan terus menjadi fokus utama agar pelaksanaan APBN tidak hanya terserap tinggi, tetapi juga efektif dan tepat sasaran.
“Kami terus mendorong seluruh satuan kerja agar belanja lebih berkualitas, tepat waktu, dan tepat guna, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis.
“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci. Dengan sinergi yang baik, kita optimistis pengelolaan APBN ke depan akan semakin kredibel dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Memasuki tahun 2026, pemerintah menetapkan postur APBN regional Gorontalo sebesar Rp9,15 triliun yang diarahkan lebih adaptif terhadap dinamika global serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“APBN 2026 dirancang agar lebih produktif, tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan yang inklusif di daerah,” pungkas Adnan.
Melalui forum ini, pemerintah berharap pengelolaan keuangan negara semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Gorontalo. (Tr-76)
Discussion about this post