Ibadah Stres

Oleh:
Dahlan Iskan

KALAU saja permintaan MSCI dipenuhi,apa saja yang akan berubah di Bursa Efek Indonesia?

Selama ini pemilik PT BEI adalah para perusahaan broker saham. Yakni mereka yangdulunyamenjadi anggota Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Di bursa hasil merger BEJ dan BES itu satu perusahaan broker memiliki satu saham.

Di HongKong, pemilik bursa saham adalah publik–sampai sekitar 65 persen. Selebihnya: beberapa perusahaan keuangan kelas dunia dan pemerintah HongKong. Tidak satu pun pemegang saham yang memiliki lebih dari enam persen.

Pemerintah HongKong sendiri hanya memegang saham enam persen.

Perusahaan bursa di HongKong memang sudah IPO di bursa saham HongKong. Sejak IPO sudah disengaja agar saham yang di tangan publik melebihi 60 persen. Dengan demikian saham perusahaan bursa itu sendiri diperdagangkan secara ramai di lantai bursa.

Begitu pula bursa-bursa saham di berbagai negara maju. Semua adalah perusahaan yang sudah IPO.

Berarti ke depan PT Bursa Efek Indonesia juga akan IPO di BEI. Tentu setelah struktur perusahaannya direformasi. Manajemennya pun akan dipegang profesional–yang tidak ada hubungan dengan pemegang saham.

Dalam IPO PT BEI nanti sejarah akan terjadi: inilah kali pertama ada perusahaan yang akan menjual mayoritas sahamnya di lantai bursa. Bayangan saya, PT BEI akan melantaikan 65 persen sahamnya.

Selama ini perusahaan yang IPO sangat”pelit” menjual jumlah sahamnya. Apalagi yang di-free float-kan. Banyak yang hanya 7,5 persen–dari total saham yang dimiliki perusahaan. Peraturan OJK memang membolehkannya.

Kalau hanya 7,5 persen yang ”diperdagangkan secara bebas”, maka bisa saja ”orang dalam” mampu memperdagangkannya dengan cara membentuk harga: kapan harus dinaikkan, kapan harus dijatuhkan. Kasarnya: mereka bisa goreng goreng itu saham.

OJK akan mengeluarkan aturan baru: paling tidak 15 persen. Dengan demikian kalau ordal melakukan goreng goreng ia sendiri akan ikut tergoreng di wajan.

Kita masih ingat korban goreng saham yang tergosong adalah Jiwasraya dan Asabri. Penggorengnya masih menjalani hukuman.

Selama ini, mungkin, OJK takut; kalau dipaksakan minimal 15 persen banyak perusahaan tidak mau IPO. Padahal jumlah perusahaan yang IPO di BEI baru 956.

Tapi angka itu sebenarnya tidak jelek. Di Malaysia memang lebih dari 1000 perusahaan tapi selisihnya tidak banyak: kurang dari 100. Filipina justru hanya 300-an. Thailand sekitar 600-an.

Total kapitalisasi pasar BEI juga tidak jelek: hampir satu triliun dolar. Mirip dengan angka kapitalisasi di Singapura. Jauh melebihi Malaysia. Apalagi Thailand.

Dari gambaran itu seharusnya OJK memang berani naik kelas: memperketat persyaratan keterbukaan–disesuaikan dengan ”kelas dunia”. Siapa tahu BEI bisa menjadi pusatnya bursa saham ASEAN.

Singapura selama ini dinilai terlalu ketat menjaga aturan bursa. Sampai banyak permintaan IPO di sana yang ditolak. Singapura lebih mengutamakan kualitas perusahaan yang IPO–demi menjaga kepercayaan investor.

Hong Kong sudah seperti Amerika: keterbukaan informasi. Yang penting semua informasi disajikan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalau ada investor yang”tertipu” itu salah investor sendiri: kenapa tidak jeli membaca informasi.

Dari ketatnya Singapura kita bisa memanfaatkan peluang di ASEAN. Apalagi bursa Malaysia, Thailand, Filipina,dan Vietnam masih jauh lebih kecil. Mumpung mereka belum menyalip kita. Kita bisa tarik perusahaan di sana untuk IPO di BEI.

Apakah kita tidak takut kalau BEI menjadis eindependen itu? Pertanyaan itulah yang mungkin membuat para peragu selama ini tidak berani melangkah.

Setelah reformasi nanti OJK tidak terlalu berkuasa lagi di BEI. Pemerintah mungkin bisa berbuat seperti di Hong Kong:Danantara bisa diperintahkan untuk memegang saham enam persen di BEI.

Lalu seluruh perusahaan broker diminta membentuk satu PT saja. Katakanlah bernama PT Broker. Maka PT Broker juga hanya akan memegang saham enam persen.

Selanjutnya kita undang lima perusahaan keuangan kelas dunia. Masing-masing memegang saham lima persen. Bararti sudah ada tujuh pemegang saham yang totalnya menguasai 37 persen. Masih ada 63 persen saham PT BEI yang bisa di-IPO-kan di BEI.

Kita masih punya cukup waktu. Tidak harus grusa-grusu. Termasuk masih punya waktu untuk melakukan tes satu ini: tes stres.

Seandainya minimal saham yang harus bisa diperdagangkan secara bebas mencapai 15 persen–dan itu berlaku juga bagi yang sudah telanjur IPO di masa lalu–berapa perusahaan yang akan rontok. Lalu apa akibatnya? Bagaimana mitigasinya?

Tes stres itu bisa dilakukan selama bulan puasa: itulah ibadah yang pahalanya saya usulkan tidak akan kalah dengan menjalankan puasa itu sendiri. Ibadah membangun ekonomi bangsa.

Selama bulan puasa nanti Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari), pejabat sementara ketua OJK, akan lebih banyak berbuka dan makan sahur dengan lauk reformasi. Tugas yang berat untuk Kiki.

Tidak kalah berat dengan tugas suaminyi: diangkat lagi menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk periode kedua.

Dengan latar belakang keluarga seperti itu rasanya penguasa yang sekarang tidak keberatan Kiki jadi ketua OJK yangcdefinitif.

Agar bisa menyelesaikan seluruh proses reformasi pasar modal di bulan puasa. Lalu Kiki bisa berlebaran ke Blora, ke kampung Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono, suaminyi.

Setelah Lebaran Kiki masih banyak menghadapi pekerjaan OJK yang mendesak direformasi: semakin liarnya pinjaman online.(*)