Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Gorontalo kembali menjadi perhatian menjelang tutup tahun anggaran.
Hingga akhir triwulan IV, realisasi serapan baru mencapai 73 persen, jauh tertinggal dari penyerapan APBD yang telah berada pada angka 88 persen. Kondisi ini dinilai berisiko membuat anggaran mengendap jika percepatan belanja tidak berjalan efektif dalam sisa waktu yang ada.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Gorontalo, Adnan Wimbyarto, menegaskan bahwa rendahnya serapan tidak dapat langsung dimaknai sebagai buruknya kinerja satuan kerja (satker).
“Kalau dikatakan tidak efektif ya tidak juga. Banyak dana belum terserap bukan karena satker tidak bekerja, tapi karena sejak awal tahun adanya efisiensi ,” jelas Adnan saat diwawancara setelah kegiatan, Press Conference ALCo Regional, Makro Ekonomi, Keuangan, dan Moneter Lo Hulonthalo sampai dengan 31 Oktober 2025, Selasa (25/11).
Lanjut Ia menjelaskan, memasuki triwulan IV, sejumlah program dan DIPA tambahan baru mulai turun sehingga pagu anggaran membesar di akhir tahun sementara waktu penyerapan semakin sempit. “Begitu anggaran naik, kelihatannya belanja tertinggal. Padahal bukan tidak terserap, tetapi anggarannya bertambah ketika waktunya sudah sangat terbatas,” ujar Adnan.
Untuk mengantisipasi anggaran tak terserap, DJPb menggelar rapat percepatan dua hari dengan seluruh satker. Adnan meminta satker tidak menunggu batas akhir kalender anggaran untuk mengajukan pembayaran. “Kami sudah inventarisir semua kendala. Satker harus mengajukan pembayaran lebih cepat, jangan menunggu deadline Desember,” tegasnya.
Adnan juga membeberkan kendala teknis yang kerap menghambat pencairan, mulai dari ketidaksesuaian identitas hingga kesalahan nomor rekening para penerima program pemerintah, salah satunya tunjangan pendamping koperasi. “Nanti muncul keluhan ‘kok belum terbayar’, padahal datanya tidak cocok. Ini yang sering menghambat,”jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, KPBN diminta membuka layanan sampai tengah malam agar proses pembayaran tidak tertunda hanya karena perbaikan berkas administrasi. Meski sosialisasi langkah akhir tahun telah dilakukan sejak Oktober, banyak data program dan anggaran tambahan baru masuk pada November sehingga kembali memangkas ruang waktu satker untuk mengeksekusi belanja.
Adnan memproyeksikan serapan anggaran tahun ini tidak akan mencapai target awal 95 persen. “Perkiraan kami tahun ini berada di kisaran 90 persen. Kondisi anggaran tambah besar di kuartal terakhir yang membuat penyerapan tampak lambat,” tuturnya.
Di sisi lain, kinerja Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi pencapaian yang cukup membanggakan. Pasalnya, secara persentase, Gorontalo nomor satu nasional berdasarkan rencana kontrak. Dan ini akan dikawal terus, jangan sampai ada yang patah atau tidak terbayar.
“Kami berharap pola penumpukan realisasi belanja di akhir tahun tidak terus berulang dan seluruh satker dapat memperbaiki perencanaan sejak awal tahun anggaran dengan dokumen harus dipersiapkan sejak awal. Jangan tunggu jam-jam krusial akhir tahun baru bergerak,” harapnya . (tr-76)
Discussion about this post