Gorontalopost.id, GORONTALO – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gorontalo rupanya paling rawan terlibat politik praktis untuk kepentingan Pemilu 2024. Ini merupakan hasil pemetaan Bawaslu yang tertuang dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) terkait isu netralitas ASN.
Berdasarkan IKP yang dipaparkan Bawaslu, provinsi Gorontalo masuk dalam 10 daerah di Indonesia yang ASN-nya paling berpotensi tidak netral saat Pemilu.
Adapun 10 daerah itu masing-masing : Maluku Utara dengan skor kerawanan 100 alias maksimal
. Sulawesi Utara dengan skor 55,87
. Banten dengan skor 22,98
. Sulawesi Selatan dengan skor 21,93
. Nusa Tenggara Timur dengan skor 9,4
. Kalimantan Timur, skor 6,01
. Jawa Barat, skor 5,48
. Sumatra Barat, skor 4,96
. Gorontalo, skor 3,9
. Lampung, skor 3,9.
Ada empat faktor pemicu yang membuat ASN di 10 daerah ini sangan rawan tidak netral.
Pertama, Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) tidak melaksanakan rekomendasi sanksi dari Komisi ASN untuk ASN pelanggar prinsip netralitas.
Kedua, masih kuatnya aspek kultural dan patronase dalam birokrasi. Ketiga, ada tekanan dari pemimpin supaya mendukung kandidat tertentu.
Keempat, adanya tawaran yang menggiurkan dari pejabat struktural untuk mendapatkan keuntungan seperti promosi jabatan, sebaliknya bawahan tidak mampu melakukan penolakan dengan ancaman-ancaman yang ada.
Sehubungan dengan itu, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli, terus menekankan bahwa netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu tidak bisa ditawar dan harus dijalankan.
Untuk itu, pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo akan terus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN.
“Jumlah Pemilih di Provinsi Gorontalo itu sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tapi kenapa kita masuk rangking sembilan yang paling tidak netral. Dan rangking 12 Money Politik,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli.
Lebih lanjut dia mengingatkan pentingnya netralitas ASN di dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebab, sebagai individu yang bertugas di sektor- sektor strategis pemerintahan, netralitas menjadi modal utama dalam berjalannya pemerintahan yang baik dan tidak memihak.
Sedangkan, jika nanti didapat pelanggaran, maka pihak Bawaslu akan segera menindaklanjuti hal tersebut.
“Untuk itu, kami berharap partisipasi pengawasan dari semua pihak untuk bisa sama-sama mewujudkan kualitas pemilihan yang ada di Gorontalo akan lebih baik lagi yakni Pemilu yang adil dan jujur,” tambahnya. (Tr-76)
Discussion about this post