Pemprov Gorontalo Bersama KPU Tandatangani NPHD Pemilu 2024, Pilgub Butuh Rp 90,5 Miliar Dibagi Dua Tahun Anggaran

gorontalopost.id, GORONTALO – Anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) 2024 mendatang disepakati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo.

Nilainya bombastis, mencapai angka Rp 90,5 Miliar. Kesepakatan ini tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani, Pj Gubernur Ismail Pakaya, dan Ketua KPU Fadliyanto Koem.

Penandatanganan NPHD Anggaran Pilgub 2024 itu dilakukan disela pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di aula rumah jabatan gubernur, Selasa (24/10).

Penganggaran untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah itu, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan mendatang.

“Untuk Provinsi Gorontalo NPHD yang ditandatangani dengan KPU nilainya sebesar Rp90,5 miliar.

Sebelumnya kami juga sudah menandatangani NPHD dengan Bawaslu,” kata Pj Gubernur Ismail Pakaya, kemarin.

Ismail mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam surat edarannya mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan dana Pilkada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pilkada ini dibagi dalam dua tahun anggaran, rinciannya, 40 persen dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2023, dan 60 persen pada APBD 2024.

Terkait hal itu, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan ini meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo untuk segera menindaklanjuti surat edaran Mendagri tersebut.

“Salah satu program prioritas saya sebagai penjabat gubernur adalah menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Saya berharap kedua agenda itu berjalan lancar, aman, dan sukses,” imbuhnya.

Sebelumnya Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, menjelaskan bahwa kesepakatan terhadap nilai NPHD melalui serangkaian proses yang cukup panjang.

Nilai tersebut disesuaikan dengan usulan KPU dan kemampuan APBD.

“Alhamdulillah proses yang kami lewati bersama dengan KPU dan juga sebelumnya dengan Bawaslu, telah menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara NPHD,” kata Budiyanto.

Hadir pada kegiatan itu unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, serta pejabat yang mewakili para bupati.

Hadir pula Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem, Ketua Bawaslu Idris Usuli, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. (tro)