Gorontalopost.id – Nasib honorer saat ini tengah diujung tanduk. Bagaimana tidak, masa kerja tenaga abdi non ASN di pemerintahan ini akan berakhir pada November 2023 mendatang, sebagaimana ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Tak mau para tenaga honorer Pohuwato yang telah memberikan pengabdian kepada daerah diistirahatkan, DPRD Kabupaten Pohuwato terus memberikan perhatian serius agar para honorer daerah bisa dimasukkan dalam PPPK.
Komitmen untuk terus memperjuangkan nasib para honorer daerah pun terus disuarakan wakil rakyat. Bahkan dalam rapat kerja bersama sejumlah OPD mitra Komisi I yang berlangsung, Rabu (2/11) kemarin. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk ikut memperjuangkan nasib tenaga honorer daerah.
“Sekarang Pemerintah Pusat sudah memberikan kebijakan, tahun ini kita merekrut lagi kurang lebih 617 orang PPPK. Kami DPRD berharap agar 617 orang ini bisa diserap menjadi pegawai dengan status PPPK karena anggarannya sudah tersedia dan penilainnya kan sudah diserahkan ke daerah, apalagi yang guru,” ucap Nasir saat rapat kerja Komisi I dengan agenda evaluasi pengangkatan PPPK yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato.
Dirinya pun mengingatkan masing-masing OPD untuk memperhatikan tenaga honorer agar tidak terhambat dengan persoalan-persoalan teknis yang hanya didasari oleh masalah pribadi Kepala Sekolah sebagai pemberi SK dengan tenaga honorer. Pun jika ada kendala yang dihadapi, Dinas diminta untuk turun tangan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
“Dinas juga harus hadir memediasi jika terjadi hal-hal demikian. Menerbitkan SK mereka dan memediasi persoalan yang mungkin ada ketidak senangan Kepala Sekolah kepada guru honorer sehingga ini tidak jadi penghambat,” pinta Nasir
Selain itu, kata Nasir. DPRD juga akan ikut mengawasi proses penerimaan PPPK di daerah dengan memproteksi agar honorer dari daerah lain tidak masuk pada penerimaan PPPK di Pohuwato.
“Ini juga penting dan sudah terproteksi. Tadi Kepala Badan Kepegawaian menyampaikan bahwa untuk masuk PPPK itu menunjukan SK Honorer daerah paling lama tiga tahun. Kalau ada honorer di luar daerah lulus, ini berarti SK miliknya di rekayasa. Sehingga harus diwasi dan diperiksa secara ketat,” imbuh Nasir mengingatkan masing-masing OPD.
Dalam rapat tersebut juga diketahui bahwa untuk Kabupaten Pohuwato sendiri, terdapat 285 tenaga honorer, yang diharapkan mampu untuk diperjuangkan oleh pemerintah daerah.
“Ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan daerah atas pengabdian yang telah mereka tenaga honorer berikan,” pungkasnya. (ryn)
Discussion about this post