GORONTALO -GP- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di Gorontalo dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Struktur APBD Provinsi Gorontalo yang masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat dinilai menjadi indikator belum tercapainya tujuan pemekaran provinsi Gorontalo untuk mekar dari Sulawesi Utara. “Kalau kita lihat komposisi APBD Provinsi Gorontalo itu 75 persen dana transfer. Sisanya 25 persen adalah PAD. Ini mengindikasikan ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi,” ungkap Tito saat memberikan keterangan pers dalam kunjungannya ke Gorontalo di Hotel Aston, kemarin (1/9).
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, struktur APBD ini menjadi indikator belum tercapainya tujuan pemekaran Provinsi Gorontalo dari daerah induk Sulawesi Utara. Yaitu agar tercipta kemandirian daerah melalui pemanfaataan potensi daerah. “Berarti tujuan pemekaran Gorontalo belum tercapai. Tadi kita sudah membedah kondisi yang sama juga terjadi di APBD Kabupaten-Kota,” jelasnya.
Tito menambahkan yang lebih memiriskan lagi, ditengah dominannya dana transfer dalam struktur APBD Provinsi Gorontalo, kapasitas fiskal APBD
sangat kecil. APBD Provinsi Gorontalo hanya sejumlah Rp 1,7 triliun. Dengan jumlah masyarakat yanga mencapai 1 juta jiwa lebih. “Dengan anggaran sejumlah itu tak heran kalau stabilitas APBD akan sangat terganggu ketika ada penurunan dana transfer saat keuangan negara mengalami penurunan,” ujarnya. Tito meminta agar kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah bersama DPRD. Diharapkan pemerintah daerah bisa berinovasi dalam memaksimalkan potensi daerah untuk mendorong penerimaan PAD. “Ini jadi koreksi saya untuk eksekutif, legislatif dan semua pihak terkait,” tambahnya.
Terkait inovasi untuk menggenjot PAD, Tito meminta pemerintah daerah agar bisa mendorong tumbuhnya investasi. Sehingga lapangan kerja bisa
bertumbuh. Dengan begitu diharapkan PAD bisa naik. “Tolong permudah investasi. Jangan persulit perizinan,” tegas Tito mengingatkan pemerintah daerah. Sementara itu, terkait penggunaan APBD, Tito meminta pemerintah daerah agar memberikan prioritas terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga APBD dapat menstimulus lahirnya generasi muda yang berkualitas. “Dan nanti punya daya saing dalam memajukan daerah,”
pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post